Mandau – Pelayanan kesehatan di RSUD Mandau kembali menuai sorotan tajam publik. Sejumlah pengakuan keluarga pasien mengungkap dugaan sikap tidak humanis tenaga medis, pengabaian standar operasional prosedur (SOP), hingga munculnya pertanyaan sensitif terkait penempatan jabatan yang diduga sarat kepentingan non profesional.
Keluhan bermula dari peristiwa sederhana namun mencerminkan persoalan mendasar pelayanan publik. Seorang keluarga pasien mempertanyakan ketersediaan satu kursi untuk berjaga. Namun jawaban perawat yang bertugas justru dinilai tidak pantas dan minim empati.
“KURSI sudah banyak yang patah oleh keluarga pasien. Apa perlu pula saya bawa kursi dari rumah saya,” ujar perawat tersebut, sebagaimana disampaikan keluarga pasien kepada wartawan. Ucapan ini memicu reaksi keras dari masyarakat yang menilai sikap tersebut jauh dari nilai kemanusiaan dan etika profesi tenaga kesehatan.
Persoalan semakin serius ketika keluarga pasien mengungkap dugaan pengabaian SOP medis. Pada suatu malam, seorang pasien anak dengan kondisi trombosit dan leukosit menurun mencabut sendiri infus dalam keadaan tidak sadar. Kejadian itu segera dilaporkan ke ruang perawat.
Namun respons yang diterima justru menimbulkan tanda tanya besar. Petugas disebut hanya menyarankan agar infus “dimatikan dulu” dan baru dipasang kembali keesokan paginya, meskipun infus tersebut merupakan jalur pemberian obat penting bagi pasien dalam kondisi rawan.
Tindakan ini dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pasien dan mengindikasikan lemahnya pengawasan serta disiplin pelayanan medis. Publik pun mempertanyakan sejauh mana manajemen RSUD Mandau menjalankan fungsi kontrol terhadap bawahannya.
Lebih jauh, polemik ini membuka ruang pertanyaan yang lebih sensitif: apakah lemahnya pelayanan dan minimnya evaluasi internal berkaitan dengan penempatan jabatan tertentu di lingkungan RSUD Mandau yang diduga tidak sepenuhnya berbasis kompetensi dan integritas?
Di tengah masyarakat berkembang isu bahwa sejumlah posisi strategis di RSUD Mandau diduga diperoleh bukan semata karena profesionalisme, melainkan karena adanya kedekatan dengan pihak-pihak berpengaruh, termasuk dengan orang nomor satu di Kabupaten Bengkalis. Isu ini, meski masih berupa dugaan, menuntut klarifikasi terbuka dari pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit guna menghindari prasangka publik yang lebih luas.
Jika benar jabatan-jabatan pelayanan publik diisi berdasarkan kedekatan kekuasaan, maka hal tersebut berpotensi mencederai prinsip meritokrasi, merusak sistem pelayanan kesehatan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Hingga berita ini disusun, pihak manajemen RSUD Mandau maupun Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan keluarga pasien serta isu dugaan penempatan jabatan berbasis kedekatan tersebut.
Publik menanti sikap tegas dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan menyangkut nyawa manusia, bukan ruang kompromi kepentingan. Ketika empati memudar, SOP diabaikan, dan jabatan dipertanyakan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra institusi, tetapi keselamatan warga Bengkalis itu sendiri.
0 Comments